Gubernur Bali Wayan Koster Berencana Melarang Turis Asing Menyewa Sepeda Motor, Ini Respons Negatif Pemilik Usaha Rental Kendaraan. Pada Senin (13/3), Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) Bali, I Made Wira Atmaja, menanggapi rencana Gubernur Bali Wayan Koster untuk melarang turis asing menyewa sepeda motor di Bali. Atmaja menyatakan bahwa banyak masyarakat di Bali yang membuka usaha rental karena dampak Pandemi Covid-19 yang hampir 2,5 tahun ini telah mengurangi penghasilan mereka. Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, akan sangat merugikan para pemilik usaha rental dan juga pariwisata Bali.

Atmaja menambahkan bahwa keluhan yang sedang viral saat ini adalah masalah pelaku usaha rental ilegal yang kebanyakan dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) atau bule. Namun, dia mengatakan bahwa hal tersebut harus diatasi dengan menyelesaikan masalah pelanggaran undang-undang lalu lintas dan bukan dengan melarang turis asing untuk menyewa sepeda motor.

Baca Juga

Cara Memperbaiki Aki Basah Mobil Yang Tidak Bisa Menyimpan Setrum

Atmaja juga menegaskan bahwa larangan tersebut akan memiliki dampak buruk pada pariwisata Bali karena turis asing mungkin akan memilih negara lain seperti Thailand atau Vietnam yang memperbolehkan turis asing untuk menyewa sepeda motor. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa di Bali ada sekitar 10 ribu usaha rental motor yang dimiliki oleh masyarakat, dan jika kebijakan tersebut diterapkan, bukan hanya usaha rental motor yang terdampak, tapi juga pariwisata Bali secara keseluruhan.

Baca Juga

vga yang cocok untuk intel g41

Sebagai alternatif, Atmaja berharap Pemerintah Provinsi Bali harus mencari solusi dari titik permasalahan yang sebenarnya sehingga tidak merugikan masyarakat dan pariwisata Bali. Hal ini penting untuk diimplementasikan untuk menjaga pariwisata Bali yang merupakan sumber pendapatan penting bagi masyarakat setempat.

Seperti yang diberitakan, Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang turis asing untuk menyewa sepeda motor dan kebijakan tersebut akan disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, pemilik usaha rental kendaraan di Bali menolak kebijakan tersebut dan berharap ada solusi yang lebih tepat agar pariwisata Bali tidak terdampak.