Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memuji kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, namun menyoroti informasi yang tidak tepat yang diterima dari bawahannya. Hal ini terkait dengan kasus transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilaporkan oleh Sri Mulyani.
| Mahfud MD: Sri Mulyani Menkeu Terbaik, Tapi… |
Menurut Mahfud, data yang diberikan oleh Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Mahfud lantas mengoreksi pernyataan Sri Mulyani bahwa jumlah transaksi mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan hanya senilai Rp3,3 triliun. Menurutnya, jumlah yang sebenarnya mencapai Rp35 triliun.
Cara transfer pulsa telkomsel
Dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu, 29 Maret 2023, Mahfud MD mengatakan bahwa kasus Rafael Alun Trisambodo hanyalah salah satu dari ratusan oknum pegawai Kemenkeu yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurutnya, ada ratusan orang yang diduga terlibat dalam masalah pajak dan bea cukai di Kemenkeu.
Syntax yang benar untuk membuat fungsi di PHP
“Berapa yang terlibat? Nah, yang terlibat di sini dari Kementerian Keuangan itu 491 orang,” kata Mahfud.
Namun, Mahfud mengklarifikasi bahwa jumlah itu tidak termasuk eks pegawai Kemenkeu Rafael Alun yang telah masuk radar penegak hukum. Jumlah yang disebut Mahfud tersebut berkaitan dengan jaringan para oknum yang diduga terlibat dalam pencucian uang.
Cara Mengaktifkan 2 Kartu Sim Di Hp Samsung
Mahfud menambahkan bahwa jumlah tersebut merupakan entitas dan berkaitan dengan orang-orang yang diduga bermain cara tak halal dalam transaksi keuangan tersebut. Jika seseorang tertangkap dalam kasus korupsi, selain dirinya, keluarganya dan perusahaan juga bisa menjadi entitas yang terkait dengan kasus tersebut.
Dalam kasus ini, Mahfud MD meminta agar penegak hukum segera menindaklanjuti kasus tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membersihkan Kementerian Keuangan dari praktik-praktik ilegal yang merugikan negara.
