Pada hari Jumat, 10 Maret 2023, sekitar ratusan buruh yang dipimpin oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh atas persoalan perpajakan di Indonesia.
| Demo Buruh Tuntut Copot Dirjen Pajak |
Menurut Said Iqbal, saat ini banyak pejabat yang gemar memamerkan harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini sangat menyakitkan hati rakyat, terutama ketika upah buruh semakin murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras.
cara update antivirus mcafee gratis
Dalam aksinya, ratusan massa aksi tersebut mengusung empat tuntutan. Pertama, mereka mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia. Kedua, mereka menuntut agar Dirjen Pajak Suryo Utomo dicopot dari jabatannya. Ketiga, mereka meminta adanya audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak. Dan yang terakhir, mereka mendorong segera dibentuk Undang-undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara.
Pekerjaan Gaji Tinggi
Menurut Said Iqbal, pembentukan tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara. Sementara itu, pemecatan Dirjen Pajak Suryo Utomo harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya, Rafael Alun Trisambodo alias RAT.
Tuntutan terakhir adalah segera disahkannya Undang-undang pembuktian harta terbalik. Menurut Said Iqbal, hal ini diharapkan akan meminimalkan korupsi di Indonesia.
Cara Cek Nomor Order Di Zalora
“Kami tunggu 7×24 jam untuk pemerintah mengabulkan tuntutan kami, kalau tidak kami akan terus melakukan aksi bahkan dengan jumlah massa yang lebih besar,” kata Said Iqbal.
Dalam aksinya, ratusan buruh ini memperlihatkan kepedulian mereka terhadap persoalan perpajakan di Indonesia. Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah dapat mendengarkan tuntutan mereka dan melakukan perubahan yang dibutuhkan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
